Workshop Model Pembangunan Rendah Karbon

JAYAPURA - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua menggelar kegiatan Workshop pengenalan model pembangunan berbasis sistem dalam menyusun rencana sektoral pembangunan rendah karbon di Provinsi Papua, Kamis, 22 Oktober 2020 bertempat di Swiss-Belhotel Jayapura.

Workshop ini diawali sambutan dan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Papua Yulien Weya, SH.,M.AP mewakili Gubernur Papua. Turut hadir pula perwakilan dari SKPD terkait seperti Dinas ESDM dan Dinas Kehutanan dan LH serta para mitra seperti CIFOR, ECONUSA dan WRI Indonesia.

’’Saya berharap dari workshop ini dapat membangun suatu kemampuan dasar dari peserta dalam merencanakan dan memperkirakan konsekuensi dari upaya penurunan emisi pada berbagai macam sektor pembangunan serta terbentuknya satu pemahaman mengenai metode pengolahan data dan teknik estimasi emisi dari aktifitas emisi per sektor di Provinsi Papua’’ tutur Yulien Weya

Workshop ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan tindak lanjut atas penandatanganan Nota Kesepahaman Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK). Adapun beberapa rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua, yaitu penyusunan rencana kerja (logframe) PPRK. Tentu hal ini dapat dicapai melalui strategi perencanaan yang baik, terintegrasi dan terkoordinasi sehingga dapat membuka ruang keterlibatan peran publik dan swasta agar upaya pembangunan rendah karbon dapat berjalan dengan baik.

Disamping itu, melakukan pengumpulan data dan informasi sektoral serta menyusun dan merumuskan perencanaan kegiatan aksi mitigasi pada setiap sektor sebagai bahan utama penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD). Beberapa sektor yang dimaksud adalah sektor kehutanan, lahan gambut, pertanian, persampahan dan limbah, energi, transportasi, industri serta blue carbon.

Penyusunan RPRKD dilakukan melalui pendekatan terintegrasi, yang memperlihatkan hubungan timbal balik antar sektor serta memperhatikan aspek tata ruang. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan model pembangunan rendah karbon adalah sistem dinamik. Model tersebut diupayakan untuk dapat diturunkan pada tingkat provinsi, sehingga pemerintah provinsi dapat menyusun RPRKD berbasis model sistem dinamik yang terintegrasi.

Dilain kesempatan, Kasubid SDA, LH dan Pengairan Bappeda Papua Cindy Kasenda, ST.,MT mengingatkan bahwa Provinsi Papua terpilih sebagai salah satu provinsi percontohan implementasi Low Carbon Development Indonesia (LCDI) di Indonesia sehingga perlunya perhatian khusus demi suksesnya RPRKD.

’’Saya berharap dengan dilakukannya workshop ini dapat meningkatkan partisipasi aktif dari BUMD, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sektor swasta serta lembaga donor untuk berkontribusi pada PPRK dari level regional hingga nasional’’  tambahnya.