PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF: UPAYA MENCIPTAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN
Pembangunan ekonomi inklusif menurut Bappenas adalah pembangunan ekonomi yang menciptakan atau memberikan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Dibutuhkan komitmen dalam upaya pelaksanaan pembangunan ekonomi inklusif, yang dapat dicapai dengan cara melaksanakan tiga pilar utama, yaitu mengoptimalkan kesempatan ekonomi, tersedianya jaminan sosial, serta ketersediaan akses yang sama bagi kesempatan ekonomi. Selain itu, dibutuhkan pula kebijakan afirmatif dalam masing-masing kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi inklusif.
Pertumbuhan dalam konsep pembangunan ekonomi inklusif dapat menciptakan kesempatan ekonomi bagi penduduk miskin serta memastikan bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan melibatkan semua golongan masyarakat yang terpinggirkan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi inklusif harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan tersebut. Diharapkan pembangunan ekonomi inklusif tersebut akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan, memperkecil ketimpangan pembangunan antar wilayah, menurunkan kemiskinan, serta dapat menyerap banyak tenaga kerja dengan berfokus pada perluasan skala ekonomi, perluasan akses terhadap aset perekonomian, dan perluasan pasar serta menciptakan pemerataan peluang dalam upaya memperluas kemakmuran ekonomi.
Untuk Provinsi Papua, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain terkait pengentasan kemiskinan, tingkat pengangguran yang masih tinggi, serta belum optimalnya pendayagunaan komoditas unggulan berbasis potensi lokal dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dengan demikian, dibutuhkan perhatian serius dalam mengatasi masalah kemiskinan serta perbedaan kondisi kemiskinan antar wilayah/daerah di Provinsi Papua sehingga jumlah pendapatan penduduk di daerah-daerah dengan angka kemiskinan tinggi ini dapat meningkat dan pada akhirnya dapat mengurangi jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori dibawah garis kemiskinan. Sementara itu, guna penguatan dan percepatan perekonomian Provinsi Papua maka perlu dilakukan penguatan ekonomi daerah berbasis karakteristik dan potensi setiap wilayah dengan menitikberatkan pada hubungan antar wilayah/kampung yang didorong keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar wilayah/daerah yang kokoh dan berkesinambungan. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas sumber daya ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan mutu produk dan menciptakan nilai tambah.
Dalam rangka penguatan dan percepatan pembangunan ekonomi inklusif, maka perlu diberikan akses seluas-luasnya bagi Orang Asli Papua (OAP) dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat. Pemberdayaan Orang Asli Papua diprioritaskan untuk menjamin akses bagi masyarakat memperoleh sumber daya ekonomi; memperkuat kemampuan dan kelembagaan masyarakat kampung untuk mengelola sistem produksi, konsumsi dan infrastruktur secara mandiri; dan pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan. Sementara itu, guna mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih mampu mendorong percepatan kemandirian masyarakat asli Papua maka dilakukan pengembangan wilayah berbasis kultural (wilayah adat Saereri dan Mamta) dengan berfokus pada pembangunan berbasis kampung serta dengan prinsip kesetaraan pemenuhan kebutuhan hidup dan pencapaian kualitas hidup di seluruh wilayah Provinsi Papua. Kemudian, peningkatan dan percepatan konektivitas antar wilayah serta pemenuhan sarana dan prasarana dasar di wilayah distrik dan kampung, pengembangan tenaga listrik terbarukan serta pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi bagi masyarakat asli Papua perlu dilakukan guna mendukung perekonomian dan pengembangan wilayah secara merata.
Dalam rangka mewujudkan Papua Produktif, maka salah satu strateginya adalah mewujudkan kampung mandiri guna menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan di sektor pertanian secara luas serta sektor ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan; pendayagunaan potensi sumberdaya alam secara optimal, efisien, dan dengan memperhatikan hak Masyarakat adat serta berdasarkan prinsip ekoefisiensi; menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah serta peningkatan koperasi dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah.
Pembangunan kampung mandiri ekonomi menjadi salah satu solusi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam menjawab permasalahan yang dihadapi selama ini. Diharapkan dengan adanya pembangunan kampung mandiri ekonomi akan mampu menciptakan atau memberikan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah yang pada akhirnya dapat memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pengembangan potensi ekonomi yang dimulai dari kampung akan mampu memberdayakan masyarakat menuju kesejahteraan ekonomi dengan melakukan penguatan dan pengembangan potensi lokal yang pada akhirnya dapat pula meningkatkan kreatifitas dan nilai ekonomi produk masyarakat.
Guna tercapainya keberhasilan pembangunan kampung mandiri ekonomi, maka perlu dilakukan beberapa hal, antara lain: perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi objektif yang sesuai dengan sosial wilayah; keseriusan dan komitmen dari berbagai pihak yang terlibat untuk melaksanakan program tersebut sesuai dengan perencanaannya; kerjasama dan kolaborasi dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat dalam pengelolaan program; serta adanya kontrol yang baik dari semua pihak yang terlibat.
Akhirnya, diharapkan pembangunan ekonomi inklusif dapat menjadi solusi dalam mencapai kesejahteraan ekonomi di Provinsi Papua.
