RAPAT KOORDINASI PAPUA INTEGRASI SATU DATA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023
Papua Integrasi Satu Data Provinsi Papua Tahun 2023 terselenggara dengan sukses melalui Pusat Data dan Analisa Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Papua pada Kamis 30 November 2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dihadiri oleh para narasumber dari Bappenas RI dan Kementerian Dalam Negeri, beberapa SKPD seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil, dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung, Bappeda dan Badan Pusat Statistik se Kab/Kota, SKPD Provinsi Papua, wali data pendukung dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Mitra Pembangungan yang ada di Provinsi Papua. Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua Bapak Yohanes Walilo, S.Sos.,M.Si. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik berbasis data atau bukti dan penguatan pengendalian pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian daerah.
Faktor utama dalam mendorong dan mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah ketersediaan data dan informasi karena dengan adanya data/informasi yang berkualitas akan menjamin perencanaan dan pembangunan yang berkualitas bagi kesejahteraan masyarakat. Presiden joko Widodo telah menerbitkan peraturan Presiden Republik Indonesia no. 39 tahun 2029 tentang Satu Data Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua merespon kebijakan Satu Data Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Gubernur No. 50 tahun 2021 tentang Papua Integrasi Satu Data dengan maksud mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, akuntabel dan terintegrasi dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaaan dan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah berbasis data dan elektronik”.ujarnya. Pemerintah Provinsi Papua pada bulan Januari tahun 2023 lalu, telah melaksanakan Workshop Penguatan Forum data bagi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabpaten Sarmi, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Mamberamo Raya, yang diikuti kemudian dengan workshop penguatan forum data di wilayah adat saireri ini merupakan komitmen dan konsistensi dari pemerintah provinsi dalam mendukung ketersediaan data yang menjadi elemen penting dalam proses perencanaan pembangunan di Provinsi Papua. Perlu diketahui, bahwa ketersediian data sektoral adalah agenda utama Pj. Gubernur Papua dengan mengunjugi BPS Papua guna melakukan koordinasi dan konsolidasi khususnya pada data sektoral yang diharapkan dapat membantu proses perencanan yang lebih baik namun juga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.
Salah satu isu penting di Provinsi Papua adalah ketersediaan data orang asli papua (OAP) yang merupakan salah satu indikator perhitungan dan pengalokasian dana otonomi khusus di provinsi dan kab/ kota. Data OAP menjadi salah satu contoh tantangan kita bersama dimana belum optimalnya keterpaduan data antar setiap level pemerintahan dan instansi vertikal. Tantangan ini dapat kita hadapi dengan menciptakan koordinasi, komunikasi dan konsolidasi terkait satu data di papua melalui forum data di tingkat provinsi dan kab/kota yangmelibatkan seluruh instansi terkait. Dengan data yang akurat, terkini dan valid berbasis elektronik yang terintegrasi pada satu portal dapat dipastikan bahwa hasil pembangunan dapat menjawab tantangan dan permaslahan masyarkat serta mampu meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, persaingan dan kerjasama daerah. Rapat koordinasi papua integrasi satu data Provinsi Papua tahun 2023 ini berlangsung selama 2 hari hingga hari Jumat (1/12/2023). Hari kedua lebih fokus presentasi mengenai bagaimana data orang asli papua dihadirkan melalui system orang asli papua atau yang disingkat SIO PAPUA. dibantu oleh SKALA, mitra kerja Bappeda Provinsi Papua dimana menjelaskan seluruh Bisnis Proses dalam menghadirkan data dan membangungan system SIO PAPUA. sistem ini juga sangatlah penting karena tersedia data berbasis kampung.
Pemerintah Provinsi Papua dapat mengambil kebijakan yang tepat dengan mengarah pada Sistem Papua Integrasi Satu Data atau PAITUA yang terintegrasi dengan SIO PAPUA, masyarakat dapat secara langsung merasakan pelayanan pemerintah dengan membantu mengurangi masalah mereka terlebih pada masalah Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan. Harapan besar dengan terselenggaranya kegiatan ini, dapat semakin memperkuat komunikasi, koordinasi dan konsolidasi yang positif, para peserta rakor dapat menyampaikan pertanyaan, saran, masukkan dan sharing pengalaman dalam mewujudkan satu data. Maka dari itu, perlu dukungan terus menerus dari Kab/Kota dan Provinsi untuk mewujudkan Satu Data Indonesia di Provinsi Papua yang berkualitas.
