KAMPUNG MANDIRI PANGAN: PERCEPATAN DAN PENGUATAN PEREKONOMIAN DAERAH BERBASIS KOMODITI LOKAL
Jauapura - Arah kebijakan pembangunan ekonomi terkait percepatan dan penguatan perekonomian daerah berbasis komoditi lokal di 5 (lima) wilayah adat merujuk pada misi keempat “Perekonomian daerah serta pengembangan wilayah berbasis potensi unggulan lokal dan kultural” dan tujuan pertama dari misi keempat “Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan”. Mengingat pada saat ini sekitar 73 persen orang asli Papua bekerja di sektor pertanian maka arah kebijakan pembangunan ekonomi dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat hendak diarahkan pada pembentukan kampung mandiri pangan.
Tujuan jangka pendek dari pembentukan kampung mandiri pangan adalah penguatan ketahanan pangan keluarga serta penguatan ketahanan pangan daerah itu sendiri dan juga daerah disekitarnya. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah perubahan nilai produk. Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi Papua, Syahrudin, menjelaskan bahwa sebagaimana arahan dari Kepala Bappeda Provinsi Papua, maka pembentukan kampung mandiri pangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 harus diarahkan sesuai dengan tujuan 2 (dua) dalam RPJMD sebagai sasarannya, yaitu pembangunan perekonomian daerah yang inklusif, pemberdayaan masyarakat terutama untuk pengembangan ekonomi masyarakat lokal, penguatan ketahanan pangan daerah, dan penguatan ketahanan pangan keluarga.
Lebih jauh, Syahrudin menjelaskan bahwa pembentukan kampung mandiri pangan ini merupakan terobosan yang bekerja dalam perspektif HITS (Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial) sehingga dibutuhkan adanya koordinasi, kolaborasi dan kerjasama dalam pelaksanaannya. Selain itu, dalam pelaksanaannya juga harus tetap berpedoman pada Cakram Ekonomi (Campuran Kegiatan dan Program Ekonomi) yang telah dibuat dan menjadi pedoman bagi Bappeda dalam menyusun kegiatan prioritas setiap tahunnya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan juga sebagai pedoman bagi SKPD dalam menterjemahkan kegiatan prioritas Bappeda dalam e-planning. Dengan demikian, setiap SKPD yang terlibat dapat menyusun kegiatan sesuai dengan kewenangannya dalam mendukung pelaksanaan kampung mandiri pangan.
Pada tahap awal ini, pembentukan kampung mandiri pangan akan dilaksanakan di 2 (dua) lokasi, yaitu Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura dan Kampung Naogalo Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya sebagai pilot project. Adapun alasan menetapkan Kampung Yokiwa sebagai lokasi pilot project karena menindaklanjuti arahan Wakil Gubernur Papua pada tahun 2019 tentang penetapan Kampung Yokiwa sebagai kampung mandiri Otsus (Otonomi Khusus). Kala itu, semua SKPD terkait dihimbau untuk mendata potensi sumberdaya alam yang ada di Kampung Yokiwa sehingga nantinya potensi sumberdaya tersebut dapat dikelola untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga masyarakat. Sedangkan, alasan untuk menetapkan Kampung Naogalo adalah karena pertimbangan akses yang lebih dekat ke Wamena dan berada pada jalur trans Papua sehingga memudahkan dalam pemasaran hasil produksi dan pertimbangan biaya produksi yang lebih murah. Secara umum, karena ini sifatnya masih pilot project sehingga penetapan lokasi berdasarkan biaya yang rendah dan hasilnya lebih cepat terlihat. “Pelaksanaan kampung mandiri pangan akan berjalan pada tahun 2023. Bidang ekonomi telah mengarahkan semua SKPD di sektor ekonomi untuk melakukan kegiatan-kegiatan strategis pada kedua lokasi tersebut dan aktifitasnya telah tergambar dalam Rencana Kerja (Renja) semua SKPD di sektor ekonomi. Secara umum, mengarahkan kegiatan yang prioritasnya berhubungan dengan perluasan lahan sesuai dengan komoditas unggulan di kedua lokasi tersebut. Misalnya, untuk Yokiwa salah satu fokusnya pada tanaman coklat dan peternakan serta di Naogalo pada tanaman ubi jalar, tanaman hortikultura, buah naga, dan padi. Sementara itu, Dinas Perikanan Provinsi Papua melalui anggaran perubahan di tahun 2022 ini akan mengadakan penyediaan biofloc di Kampung Naogalo Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya untuk mendukung konsep Kampung Mandiri di wilayah adat Lapago”, ujar Syahrudin. Pada akhir wawancara, Syahrudin berharap adanya dukungan, keterlibatan dan kerjasama dari SKPD lainnya di luar sektor ekonomi, misalnya infrastruktur, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga pelaksanaan kampung mandiri pangan ini dapat berjalan baik dan memberikan hasil yang memuaskan.
