Pertemuan Forum Data Dengan Tema “Satu Data Indonesia”
Pusat Data menyelenggarakan pertemuan forum data senin (14/8/2019) pada pukul 09.00 WIT di ruang rapat lantai 1 Bappeda Provinsi Papua, kegiatan ini mengusung tema yakni Satu Data Indonesia yang didukung oleh World Resources Institute (WRI) merupakan salah satu mitra pembangunan papua yang bergerak pada bidang sosial. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Plt. Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Muhammad Musaad, M.Si, Kepala Bidang Data, Kepala BPS dan seluruh wali data SKPD dan instansi vertikal.
Pertemuan ini dibuka oleh Dr. Muhammad Musaad., M.Si,. beliau menyampaikan beberapa poin penting terkait data dan orang asli papua. ujarnya bahwa keakuratan data yang sangat penting, tanpa data yang akurat. program dan kegiatan pemerintah tidak tepat sasaran dan akan membias. Persoalan terkait data juga sering menjadi benturan keras dalam ruang lingkup pemerintahan, pasalnya, data statis adalah data yang paling sering ditemukan dan belum kunjung ada penyelesaian, batas antara provinsi papua dan papua barat belum juga tuntas diakibatkan terburu-burunya pembentukan pemekaran kabupaten-kabupaten baru yang tidak diawali dengan menentukan batas –batas wilayah.
OAP (Orang Asli Papua) juga tetap menjadi sorotan tajam untuk Pemerintah Provinsi Papua. beliau juga menyampaikan hal penting terkait jumlah orang asli papua. agar menjadi komitmen bersama dan mengingat ada beberapa kebijakan yang mengkhususkan orang asli papua sehingga semuanya tepat sasaran dan diharapkan juga data orang asli papua lengkap dan valid.
Upaya forum data “Papua Satu Data” dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Papua lebih baik, tepat sasaran dan implikasinya lebih kepada kepentingan masyarakat Papua.
Adapun poin penting yang disampaikan oleh plt. Asisten II selaku kepala bappeda Dr. Muhammad Musaad, M.Si yaitu Pusat Data Bappeda merupakan tanggung jawab bersama dalam meningkatkan produktivitas informasi data Papua menjadi lebih baik dan bekerjasama dengan WRI, UNCEN dan Pemprov bersama-sama menyusun agenda kedepan dan akan segera dibuatkan SK Gubernur dan diberikan intensif untuk wali data.
Kepala Pusdalisbang Bappeda Provinsi Papua menyampaikan forum data sudah intens sejak 2017, wali data seluruh SKPD dan Instansi Vertikal telah ada elemen data yang wajib diinput kedalam aplikasi, melaporkan ketersediaan data masing-masing SKPD serta menjelaskan fungsi forum data dan membuat rencana kerja kedepan melalui kesepakatan bersama.
Adapun tanggapan dari Kepala BPS Drs. Simon Sapary, M.Sc menambahkan bahwa saat ini data masih bermacam-macam, berdasarkan instruksi presiden menuju satu data tahun 2020 maka bulan mei akan dilakukan sensus penduduk karena masih banyak penduduk papua yang belum terdata dalam kependudukan dengan harapan Gubernur Papua bahwa ada data valid tentang jumlah penduduk Papua.
Perwakilan dari WRI Indonesia yaitu Dewi Tresya, menjelaskan bahwa paparan dasar perpres mengatur lebih banyak tata kelola kelembagaan dengan tujuan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan. Prinsip-prinsip satu data Indonesia, yaitu : Standar data, Harus memiliki meta data, Kaida interoprabilitas data, serta adanya kode referensi atau data induk yang menjadi dasar dari data. Adapun Sistem kelembagaan ditingkat pusat ada 4 elemen penting seperti Dewan mengarah yang berfungsi memberikan arahan diketuai oleh Kepala Bappenas/ mentri perencanaan pembangunan dengan anggotanya, Pembina data, Wali data tingkat pusat dan Produsen data.
Usulan yang disampaikan Ibu Dewi Tresya diantaranya adalah Forum data yang sudah ada dapat dinaikan menjadi forum data SDI tingkat Papua, Membentuk peraturan Gubernur yang isinya adalah bagaimana tata kelola Satu Data Indonesia tingkat papua, dan Papua sudah lebih maju dan sudah memiliki forum data untuk bisa memulai atau menyusun daftar data yang disepakati yang akan dikumpulkan ditahun 2020.
Bapak Prihananto dari UNCEN menyampaikan bahwa kebijakan satu data Indonesia bukannya hanya punya satu data, melainkan diolah sampai nanti akhirnya dipublikasikan sehingga bisa dipakai bersama-sama. Sesuai dengan perpres 59 tahun 2007 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan, dimana pembangunan ini akan memikirkan generasi sekarang dan generasi yang akan datang untuk memperoleh hak yang sama, baik menyangkut sumber daya alam, ataupun sumber daya yang lain di Provinsi Papua.(*)
